JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Rencana penerapan Single Identity kembali menuai kritik. Pemerintah dinilai tidak perlu membuat proyek identitas baru jika e-KTP yang sudah ada masih bisa dikembangkan dan disempurnakan.

Kritik tersebut menyoroti fungsi e-KTP yang sejak awal dirancang sebagai identitas tunggal untuk berbagai keperluan administrasi. Namun, penerapannya dinilai belum optimal karena masyarakat masih harus membawa fotokopi atau mencetak dokumen tambahan saat mengurus layanan di sejumlah instansi.

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta memperkuat integrasi e-KTP agar dapat digunakan secara elektronik oleh seluruh kementerian. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen identitas untuk keperluan yang berbeda.

Selain persoalan efektivitas, rencana proyek baru juga memunculkan kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan anggaran. Kasus korupsi proyek e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto menjadi salah satu alasan agar pemerintah lebih berhati-hati.

Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan penyempurnaan sistem yang sudah tersedia. Dengan demikian, anggaran dan kebijakan tidak terus diarahkan pada proyek baru, sementara persoalan layanan administrasi yang ada belum sepenuhnya terselesaikan.