JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba kembali memunculkan kritik terhadap penegakan hukum. Aparat yang seharusnya memberantas kejahatan justru dituntut menunjukkan keteladanan dalam menaati hukum.

Kritik tersebut muncul setelah enam anggota Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, diketahui positif narkoba pada Mei 2025. Saat itu, mereka menjalani pembinaan rohani berupa kewajiban salat lima waktu. Kebijakan tersebut kemudian menuai perhatian publik.

Namun, Polda Kalimantan Selatan menegaskan bahwa salat lima waktu bukan satu-satunya sanksi. Keenam anggota tersebut tetap menjalani proses hukum dan pemeriksaan etik. Pembinaan rohani hanya menjadi tindakan tambahan selama proses berlangsung.

Meski demikian, narasumber mempertanyakan ketegasan penanganan terhadap aparat yang terlibat narkoba. Ia menilai penegakan hukum tidak boleh membedakan perlakuan antara anggota kepolisian dan masyarakat biasa.

Menurutnya, pemberantasan narkoba, judi online, dan berbagai tindak pidana akan sulit berjalan optimal jika aparat penegak hukum sendiri masih terlibat pelanggaran. Karena itu, ia meminta Kapolri memastikan setiap anggota yang melanggar mendapat sanksi tegas sesuai ketentuan hukum.