KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Puluhan perwakilan Guru Honorer Murni Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mendatangi kantor DPRD Kota Bekasi, mereka menuntut status kerja diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menanggapinya, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda memaparkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengusulkan 3.487 tenaga honorer dalam seleksi penerimaan PPPK. Dari 3.487 yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), diantaranya telah mengakomodir beberapa dinas, dinas teknis maupun dinas spesifikasi profesi. Termasuk, Dinas Pendidikan yang di dalamnya ada 296 Guru yang belum terakomodir.
“Sehingga dari yang 296 orang ini memiliki kegelisahan bagaimana nasib mereka, itulah yang tadi akhirnya mereka audensi dengan DPRD,” kata Rizki Topa di kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (15/10/2025).
Dalam audensi tersebut, para Guru ditemui oleh Komisi I DPRD yang mencakup bidang Kepegawaian, Komisi IV dalam bidang pendidikan, dengan didampingi Dinas Pendidikan (Disdik) dan juga BKPSDM Kota Bekasi.
“Semua sudah terurai dan mendapatkan solusi, sehingga di berita acara tadi sudah disampaikan, bahwa 296 ini segera kita usulkan lagi untuk menjadi PPPK paruh waktu,” terangnya.
Dengan hasil berita acara yang menjadi penguat, dirinya optimis data yang disusulkan akan terealisasi, dan jika sudah terakomodir nantinya mereka akan dilantik bersama dengan PPPK tahap II yang telah lolos seleksi.
“Poin utama prosesnya disitu, sehingga hari ini kita buktikan bahwa Pemkot Bekasi, baik itu eksekutif maupun legislatif memiliki perhatian penuh terhadap dunia pendidikan, khususnya para Guru,” ucapnya.
Komisi I menurut Rizki, sejak awal sangat memperhatikan soal detail PPPK dan permasalahannya. Ia menuturkan, sebelumnya juga ada honorer dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang melakukan audensi dengan Komisi I dan BKPSDM.
Dalam kesempatan itu, Rizki menyebut dirinya juga menekankan kepada BKPSDM supaya jangan lagi ada masalah serupa di dinas – dinas lainya, dan jika ada potensi permasalahan akan muncul harus segera di mitigasi dan dicarikan solusi.
“Kita dari DPRD sangat mendukung terutama yang memang sudah haknya, mereka sudah bekerja di Pemerintah Kota Bekasi dengan status apapun itu. Honorer yang memang sudah ada datanya untuk diajukan, jangan lagi terlambat oleh hal – hal teknis,” pungkasnya.
#Simak berita-berita CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu. Ikuti saluran WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya, kemudian klik tautan/link WhatsApp Channel diatas
