KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan DPRD Kota Bekasi sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap besaran tunjangan anggota legislatif. Menyusul, maraknya desakan masyarakat yang belakangan menyoroti kebijakan ini.
Komitmen tersebut ditegaskan bersama oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, didampingi Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe serta Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. Tri menyatakan, bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan dievaluasi secara menyeluruh dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Kami mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan warga Kota Bekasi. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti bersama DPRD, tentunya dengan memperhatikan aturan dan kemampuan fiskal daerah,” ujar Tri Adhianto, Rabu (10/9/2025).
Selain isu tunjangan dewan, menurutnya, Pemkot Bekasi juga tengah melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan pemberian diskon atau insentif pajak lainnya agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Evaluasi mendalam sedang kami lakukan. Kami membuka ruang terhadap kebijakan yang sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan negara, termasuk kemungkinan pemberian diskon PBB,” imbuhnya.
Pemkot Bekasi akan terus mengedepankan prinsip hidup sederhana dan efisiensi belanja daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar digunakan sebesar – besarnya untuk kepentingan masyarakat.
“Uang yang kita kelola adalah uang rakyat. Maka setiap rupiah harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan warga Kota Bekasi,”katanya.
Sementara, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung langkah – langkah evaluasi, termasuk dalam hal efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik.
“Kami telah bersepakat dengan Wali Kota. Seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas secara detail dalam rapat – rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar bisa segera ditindaklanjuti,”kata Sardi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi terbuka terhadap evaluasi internal, termasuk mengenai tunjangan anggota dewan.
“Kalau memang perlu dievaluasi, kita siap. Yang penting transparan dan sesuai aturan. Kami di DPRD tidak alergi terhadap kritik, justru itu jadi pengingat agar kami tetap fokus bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Beberapa isu lainnya yang menjadi perhatian utama masyarakat dalam aspirasi yang disampaikan, meliputi efisiensi anggaran, penghapusan atau keringanan PBB, program sekolah gratis, transportasi publik, pembangunan infrastruktur seperti palang pintu kereta dan jembatan penyeberangan orang (JPO), serta peningkatan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi.
#Simak berita-berita CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu. Dengan cara, ikuti saluran CerminDemokrasi.com di WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya, kemudian klik tautan/link WhatsApp Channel diatas.
