SURAKARTA, CerminDemokrasi.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menegaskan komitmen membangun sistem pendidikan, yang adil dan terbuka di wilayahnya.

Hal itu disampaikan saat acara “Gubernur Menyapa” di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Kamis (30/10/2025).

Dalam acara itu, Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan pelajar, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya.

Salah satu aduan datang dari perwakilan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jateng, yang menyoroti sistem zonasi sekolah, yang dinilai masih menimbulkan keluhan setiap tahun ajaran baru.

Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi menegaskan, kebijakan zonasi merupakan aturan nasional, namun penerapannya di Jawa Tengah harus dijalankan dengan jujur dan tanpa praktik titip-menitip.

“Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa, atau no jasa penitipan,” ungkap Ahmad Luthfi.

Dia menambahkan, sistem zonasi dibuat untuk pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak, bukan untuk mempersulit.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, saat acara GUBERNUR MENYAPA, berinteraksi langsung dengan pelajar, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya
Foto: Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, saat acara GUBERNUR MENYAPA, berinteraksi langsung dengan pelajar, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam forum yang sama, Rafa Febrian Wicaksono, siswa SMKN 5 Surakarta, menanyakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di daerah pinggiran.

Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyiapkan sejumlah program pemerataan akses pendidikan, antara lain Sekolah Garuda, Sekolah Keberbakatan. Bahkan, pada 2025 ini membuat program Sekolah Kemitraan. Melalui Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng tahun ini mengalokasikan pembiayaan sebanyak 5.000 siswa di sekolah swasta.

“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelasnya.

Ahmad Luthfi juga menegaskan, seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah gratis, dan sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apa pun.

Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” tegas Ahmad Luthfi.

Gubernur Jateng mengatakan, pemerintah terus memperluas akses pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, serta bantuan sosial pendidikan untuk kebutuhan transportasi dan kuota internet.

“Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis, benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” tandasnya.

 

#Simak berita-berita CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu. Ikuti saluran WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya, kemudian klik tautan/link WhatsApp Channel diatas