JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut kondisi sekolah yang rusak tidak berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta masyarakat melaporkan sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Pernyataan tersebut mendapat sorotan di tengah kritik mengenai prioritas anggaran pendidikan. Kondisi sekolah yang rusak masih menjadi persoalan, sementara pemerintah menjalankan MBG sebagai salah satu program prioritas.
Selain kondisi bangunan, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian. Gaji guru, terutama guru honorer, dinilai masih membutuhkan peningkatan. Pemerintah juga perlu memperhatikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendidikan lainnya.
Kritik kemudian muncul terhadap respons pemerintah yang meminta masyarakat menyertakan data mengenai sekolah rusak. Masyarakat dinilai tidak memiliki sumber daya untuk mendata seluruh kondisi sekolah di Indonesia.
Pendataan dan pengawasan seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Kritik masyarakat juga dinilai perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan layanan pendidikan.
Perdebatan tersebut kembali mengarah pada persoalan prioritas anggaran. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG berjalan tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar pendidikan, termasuk perbaikan sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru.
