JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Janji pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Perhatian tersebut muncul setelah tersangka dugaan aktivitas tambang nikel ilegal, Anton Timbang, hadir dalam pertemuan bersama Prabowo di Istana Negara.
Pertemuan tersebut berlangsung pada 31 Juli 2026. Anton Timbang hadir dalam agenda Presiden bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta sejumlah asosiasi dunia usaha. Saat itu, Anton masih berstatus tersangka dalam perkara dugaan aktivitas tambang nikel ilegal di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Kehadiran Anton di Istana kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai hubungan antara agenda pemerintah dan proses hukum yang sedang berjalan. Bareskrim Polri menjelaskan bahwa Anton belum ditahan karena penyidik menilai dirinya kooperatif. Polisi juga menyebut perkara tersebut telah memasuki tahap P-21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap.
Sorotan tersebut kemudian dikaitkan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan Prabowo dalam masa kampanye. Narasi kritik mempertanyakan konsistensi antara janji penindakan terhadap koruptor dan sejumlah peristiwa yang terjadi setelah Prabowo menjabat.
Kasus Setya Novanto juga menjadi bagian dari perdebatan tersebut. Mantan Ketua DPR itu memperoleh pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025 setelah menjalani dua pertiga dari total pidana 12,5 tahun. Pemerintah menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat tersebut mengikuti ketentuan pemasyarakatan dan Setya Novanto masih wajib melapor hingga April 2029.
Pemberian tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh pada 2025 juga sempat menimbulkan perdebatan. Salah satu penerimanya, Burhanuddin Abdullah, merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang pernah menjalani hukuman dalam perkara korupsi. Pemerintah secara resmi mencatatnya sebagai penerima Bintang Mahaputera Adipradana.
Rangkaian peristiwa tersebut menjadi bahan perdebatan mengenai konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi. Kehadiran seseorang yang berstatus tersangka dalam agenda resmi pemerintah tidak dengan sendirinya menentukan bersalah atau tidaknya orang tersebut. Proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
