JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer senilai Rp14,69 miliar menuai kritik. Nilai kontrak perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu memunculkan pertanyaan mengenai urgensi dan prioritas belanja pemerintah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa promosi oleh dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek senilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai sekitar Rp10,8 miliar.
Pengadaan tersebut mencakup publikasi melalui media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS, hingga jasa kehadiran dalam acara pemerintah.
Kritik publik bukan sekadar mempermasalahkan besarnya tarif influencer. Persoalan utamanya terletak pada penggunaan APBN dan kebutuhan pemerintah terhadap jasa promosi tersebut. Terlebih, setiap pengeluaran uang negara harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Menanggapi sorotan tersebut, pihak RANS menjelaskan bahwa nilai kontrak tidak hanya mencakup biaya unggahan media sosial. Anggaran juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, serta kebutuhan promosi lainnya.
Meski demikian, temuan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan uang pajak rakyat. Pemerintah perlu memastikan setiap pengadaan memberikan manfaat yang sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz






