MEDAN, CermnDemokrasi.com – Ketersediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumatera Utara (Sumut) masih menghadapi pekerjaan besar. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif. Kondisi tersebut menjadi perhatian Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang meminta seluruh bupati dan wali kota mempercepat pembentukan sekaligus mengoptimalkan layanan MPP.
Menurutnya, keberadaan pusat pelayanan terpadu bukan sekadar upaya memperbaiki birokrasi, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan, terutama dalam proses pemulihan pascabencana.
Persoalan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (12/11/2026). Bobby Nasution secara terbuka menyoroti posisi Sumut yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera dalam penyediaan MPP.
“Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif,” ujar Bobby Nasution.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan tiga MPP baru dapat diresmikan hingga akhir 2026, masing-masing di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias. Dengan penambahan itu, jumlah daerah yang memiliki MPP akan meningkat menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 33 persen dari total wilayah administrasi Sumut.
Meski demikian, target tersebut masih menyisakan tantangan besar karena sebagian besar daerah belum memiliki pusat pelayanan terpadu yang aktif. Bobby Nasution pun meminta pemerintah kabupaten/kota tidak menunda langkah pembentukan MPP.
Bobby Nasution mengingatkan, pembangunan MPP tidak boleh terjebak pada orientasi proyek fisik, kemegahan gedung, ataupun besarnya anggaran. Menurutnya, substansi pelayanan harus menjadi prioritas, mulai dari lokasi yang mudah dijangkau hingga banyaknya jenis layanan yang tersedia dalam satu tempat.
“Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi, Bobby Nasution mendorong pemerintah daerah memanfaatkan aset gedung yang sudah tersedia daripada harus selalu membangun fasilitas baru. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat menjadi alternatif pembiayaan.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat pembentukan MPP lebih efisien dan dapat dilakukan secara bertahap. Namun, keberhasilan MPP pada akhirnya harus diukur dari kemudahan masyarakat memperoleh layanan, bukan sekadar keberadaan bangunan atau peresmian fasilitas.
Sementara itu, Wamen PANRB, Purwadi Arianto menegaskan, bahwa pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, bencana tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat serta akses terhadap berbagai layanan pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” ujar Purwadi Arianto.
Purwadi Arianto menambahkan, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan birokrasi karena pemerintah berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP), pemerintah mendorong budaya kerja birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.
“Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespon. Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” tambahnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik di Sumut bukan hanya memperbanyak MPP, melainkan memastikan layanan benar-benar menjangkau masyarakat, termasuk mereka yang terdampak bencana dan tinggal di wilayah sulit diakses.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
