JAKARTA, CermnDemokrasi.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan generasi muda untuk melawan penyebaran hoaks di ruang digital. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menganugerahkan gelar Duta Antihoaks Jakarta 2026 kepada dua pelajar SMA, yakni Winda dari SMAN 68 Jakarta dan Muhammad Ibrahim Gumay dari SMAN 71 Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/11/2026). Keduanya diharapkan menjadi penggerak literasi digital dan budaya cek fakta di kalangan pelajar maupun masyarakat.
Pramono Anung mengatakan, program Duta Antihoaks melengkapi layanan Jala Hoaks yang telah dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Pelibatan pelajar dinilai penting untuk membangun kebiasaan berpikir kritis ketika menerima informasi, terutama di tengah derasnya arus konten digital. Menurutnya, hoaks bukan hanya persoalan Jakarta, melainkan tantangan global yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk generasi muda.
Sebagai bentuk apresiasi, Pramono Anung memberikan kesempatan kepada kedua duta terpilih untuk berangkat ke luar negeri guna mempelajari secara langsung penanganan hoaks. Ia berharap pengalaman tersebut dapat memperkaya pengetahuan mereka dan memperkuat peran dalam mengedukasi masyarakat. Pramono Anung juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi Jakarta meskipun Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di wilayah itu mencapai 56,97, tertinggi secara nasional menurut data yang disampaikannya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi mengungkapkan, program Duta Antihoaks Jakarta 2026 merupakan penyelenggaraan perdana. Sebanyak 356 siswa dari 119 SMA negeri mendaftar dalam program tersebut. Setelah melalui seleksi bertahap, panitia menetapkan 10 finalis utama sebelum memilih dua pelajar sebagai duta. Mereka akan mengampanyekan literasi digital dan kebiasaan memeriksa fakta melalui sekolah, komunitas, ruang publik, serta kanal digital.
Marulina menilai, transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan kemudahan akses informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan memilah informasi, membedakan fakta dari hoaks, serta mengenali disinformasi sebelum menyebarkannya. Generasi muda memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten dan pembentuk opini di lingkungan pergaulan maupun media sosial.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi pemerintahan untuk menjaga kepercayaan publik. Pramono Anung menyatakan, penggunaan anggaran, termasuk uang pajak masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi tersebut diharapkan mengurangi ruang bagi disinformasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Program Duta Antihoaks kini menghadapi tantangan untuk membuktikan dampaknya di luar seremoni penganugerahan. Kedua pelajar terpilih diharapkan mampu membangun budaya cek fakta yang berkelanjutan, bukan sekadar menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak menyebarkan informasi palsu. Dengan melibatkan sekolah, komunitas, dan ruang digital, Pemprov DKI Jakarta menargetkan generasi muda menjadi bagian aktif dalam membentuk ekosistem informasi yang lebih sehat, kritis, dan bertanggung jawab.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
