KAB. PALI, CerminDemokrasi.com – Sebanyak 23 guru di Sekolah Satu Atap Talang Betung, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, masih menunggu pembayaran Tunjangan Khusus Guru (TKG) selama 11 bulan. Meski hak tersebut belum mereka terima, para guru tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar setiap hari.

Persoalan itu mencuat setelah para guru mendatangi Kantor DPRD PALI pada Selasa (10/11/2026). Mereka ingin meminta kepastian mengenai pembayaran tunjangan yang belum cair sejak awal tahun.

Salah seorang guru, Mita, mengatakan para guru sudah beberapa kali meminta penjelasan. Namun, mereka belum memperoleh kepastian mengenai waktu pembayaran. Bahkan, sebagian guru harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami ini ada 23 orang guru yang mengajar, tetapi sudah 11 bulan belum menerima gaji. Namun, setiap hari kami tetap datang mengajar,” ujar Mita.

Menanggapi persoalan tersebut, Bupati PALI, Asgianto menjelaskan bahwa pembayaran para guru berkaitan dengan kewenangan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, penugasan para guru berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, Pemkab PALI tidak bisa langsung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar hak mereka. Asgianto menyebut pemerintah daerah perlu memperhatikan aturan serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan PALI, Harun menjelaskan bahwa pembayaran yang tertunda merupakan Tunjangan Khusus Guru, bukan gaji pokok. Ia menyebut anggaran untuk tunjangan tersebut tersedia di Dinas Pendidikan. Namun, pemerintah daerah masih mengkaji mekanisme penyalurannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persoalan kesejahteraan guru ini turut menjadi perhatian di tengah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja jasa promosi pemerintah. ICW mengungkap lima paket pengadaan promosi museum dan cagar budaya oleh Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai total sekitar Rp3,9 miliar.

Lima paket tersebut mencakup penayangan konten melalui YouTube, Instagram, dan TikTok, serta jasa kehadiran dalam acara. Pengadaan itu melibatkan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Menanggapi temuan tersebut, pihak RANS menjelaskan bahwa nilai kontrak tidak hanya mencakup honor atau biaya unggahan media sosial. Anggaran tersebut juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran dalam acara, dan kegiatan promosi lainnya.

Dua persoalan tersebut kemudian memunculkan perbincangan mengenai prioritas belanja pemerintah. Namun, kontrak promosi Kemendikbudristek dan tunjangan guru di PALI merupakan pengadaan serta pos anggaran yang berbeda. Keduanya tidak dapat dianggap memiliki hubungan langsung.

Meski demikian, publik membutuhkan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian penyelesaian hak para guru yang telah menjalankan tugasnya selama berbulan-bulan.

 

#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz