MEDAN, CerminDemokrasi.com – Kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menunjukkan hasil yang positif sepanjang 2025. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar oleh Kemendagri, Pemprov Sumut tampil sebagai salah satu provinsi dengan capaian di atas rata-rata nasional.
Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Sulaiman Harahap. Pertemuan berlangsung dari Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin (17/11/2025).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa secara nasional realisasi anggaran masih berada di angka 64,43%. Angka ini dinilai belum mendekati target nasional yang ditetapkan sebesar 92%.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran mengingat waktu yang tersisa sebelum tutup buku hanya sekitar satu bulan. Ia menekankan agar masing-masing daerah segera mengidentifikasi langkah-langkah percepatan.
Di tengah kondisi tersebut, Pemprov Sumut mencatatkan kinerja yang lebih progresif. Realisasi belanja daerah mencapai 67,18%, sementara realisasi pendapatan berada pada angka 80,56%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional.
Tomsi Tohir menilai bahwa capaian Pemprov Sumut perlu dipertahankan ke depannya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih ada sejumlah kabupaten/kota yang realisasi anggarannya masih rendah dan memerlukan perhatian ekstra.
Beberapa daerah dengan serapan rendah termasuk Kabupaten Nias Barat dengan realisasi 49,34%, Kota Medan 54,66%, dan Kota Gunungsitoli 57,37%. Tomsi Tohir berharap daerah-daerah tersebut dapat bergerak cepat mengikuti capaian provinsi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, SDM yang berkualitas akan memastikan pengelolaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan sesuai ketentuan.
Dalam rakor tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memaparkan sejumlah strategi percepatan realisasi. Mulai dari percepatan pengadaan sejak akhir Agustus hingga optimalisasi belanja melalui e-katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Agus Fatoni juga mendorong Pemda untuk segera menetapkan pejabat pengelola keuangan dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia menilai langkah-langkah tersebut akan membantu mendorong percepatan realisasi.
Selain itu, pembentukan tim monitoring dan evaluasi menjadi salah satu langkah yang ditekankan. Pemberian reward dan punishment, penyederhanaan kontrak, hingga pendampingan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK juga disampaikan sebagai strategi penting.
Agus Fatoni menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut harus dimaksimalkan agar realisasi APBD dapat mencapai target sebelum akhir tahun anggaran.
#Simak berita-berita CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu. Ikuti saluran WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya, kemudian klik tautan/link WhatsApp Channel diatas
