KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Banjir di Kota Bekasi terus berulang setiap kali musim hujan tiba, anggaran penanganan dipertanyakan, sebab setiap tahun membengkak mencapai ratusan miliar rupiah.
Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, yang dinilai gagal membuktikan efektivitas proyek normalisasi, drainase dan pengendalian banjir yang selama ini diklaim berjalan.
Ketua Trinusa Bekasi Raya, Maksum Alfarizi alias Mandor Baya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DBMSDA Kota Bekasi, yang dinilai gagal menjawab persoalan klasik tahunan Kota Bekasi ini, meski dukungan anggaran terus membengkak dari tahun ke tahun.
“Perlu dievaluasi perkerjaan DBMSDA, bagaimana cara kerja penanganan normalisasi kali, kok banjir masih meluap dengan banyak sampah juga,” ujar Mandor Baya, Minggu (18/1/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DBMSDA Kota Bekasi tercatat mengelola pagu anggaran sebesar Rp471,2 miliar pada 2023.
Anggaran tersebut meningkat signifikan pada 2024, yakni Rp670,9 miliar dan melonjak menjadi Rp728,7 miliar setelah APBD Perubahan, atau bertambah lebih dari Rp57 miliar.
Sementara itu, pada 2025 DBMSDA kembali mengelola anggaran jumbo senilai Rp604,6 miliar. Angka ini menegaskan, bahwa sektor infrastruktur sumber daya air menjadi salah satu pos belanja terbesar di APBD Kota Bekasi.
Lanjut Mandor Baya, lonjakan anggaran juga terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Pada 2023, DLH mengelola Rp244,7 miliar, lalu pada 2024 meningkat drastis dari Rp245,2 miliar menjadi Rp506,9 miliar setelah APBD Perubahan, melonjak hingga 106,7 persen. Untuk 2025, DLH kembali mengantongi anggaran Rp253,3 miliar.
Dengan anggaran sebesar itu, Pemkot Bekasi hampir setiap tahun menggulirkan proyek pembangunan folder atau tandon air, perbaikan drainase, pembangunan turap kali, normalisasi sungai, hingga penertiban bangunan di sepanjang daerah aliran sungai. Seluruh program tersebut diklaim sebagai solusi untuk menekan risiko banjir di berbagai kecamatan.
Namun di lapangan, banjir tetap datang. Bahkan, genangan kerap muncul hanya setelah hujan dengan intensitas sedang. Kondisi ini memunculkan kesan kuat, bahwa proyek-proyek penanganan banjir lebih bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Setiap tahun musim hujan datang, banjir juga datang. Setelah itu baru muncul proyek. Seolah-olah banjir justru menjadi pembenaran untuk mengulang proyek dengan anggaran besar,” ketus Mandor Baya.
Ia juga menyoroti peran aparat wilayah yang dinilai sebatas melakukan inspeksi formalitas. Menurutnya, lurah dan camat sebenarnya sudah memahami titik-titik rawan banjir di wilayah masing-masing, namun tidak diikuti dengan langkah nyata dan prioritas penanganan yang jelas.
“Yang terlihat hanya datang ke lokasi, foto-foto, swafoto, lalu lapor ke pimpinan. Bukan solusi. Bahkan sekadar membawa air minum atau makanan untuk warga terdampak pun tidak,” celetuknya.
Trinusa Bekasi Raya menilai kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam penanganan banjir di Kota Bekasi.
Transparansi anggaran, evaluasi menyeluruh proyek, serta keberanian mengungkap efektivitas pekerjaan DBMSDA dinilai mendesak untuk dilakukan, agar banjir tidak terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
