KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Belum adanya perguruan tinggi negeri di Kota Bekasi membuat sebagian masyarakat setempat memilih untuk mengkuliahkan anak mereka keluar daerah. Kota Bekasi dengan nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp6,7 triliun dinilai mampu untuk mendirikan sarana pendidikan tersebut.
“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota – kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” ujar Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, usai menggelar reses di RW 004, Bojong Menteng, Jumat (13/2/2026).
Sarwin yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi tersebut menyatakan, keberadaan universitas negeri menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat, status Kota Bekasi yang saat ini sebagai kota metropolitan belum memiliki universitas negeri. Sehingga, lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi negeri, terpaksa harus kuliah di daerah lain.
“Warga kita yang baru lulus SMA, jadi harus kuliah di daerah lain yang punya universitas negeri. Ada yang sampai ke Malang, Surabaya, Depok, Jakarta dan Bogor. Ini tidak layak untuk kota sebesar Bekasi,” ujarnya.
Ketua Fraksi Golkar ini menuturkan, sebelumnya pernah ada wacana universitas swasta akan dirubah statusnya menjadi perguruan tinggi negeri, namun hingga sekarang belum terwujud. Menurutnya, beberapa lokasi strategis di Kota Bekasi bisa dijadikan pertimbangan untuk pembangunan kampus negeri. Seperti, disekitar DPRD dan area Summarecon, yang memiliki lahan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSUU).
“Dulu pernah ada wacana kampus swasta dirubah jadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, lahan fasos – fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” terangnya.
Menurutnya, DPRD telah berulang kali mengingatkan pentingnya kehadiran universitas negeri di Kota Bekasi. Aspirasi tersebut disampaikan melalui rapat paripurna, maupun pembahasan di setiap komisi bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini sudah berapa periode dari kepemimpinan sebelum – sebelumnya. Minimal di periode 2024 – 2029 ini harus ada. Kalau tidak sempat membangun gedung, minimal pembebasan lahannya dulu,” ujarnya.
Ia menyebut, beberapa kota lain dengan nilai APBD yang lebih kecil dari Kota Bekasi sudah mampu memiliki universitas negeri. Oleh karena itu, Kota Bekasi seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pembangunan kampus negeri.
“Bukan bicara soal luasnya. Yang penting ada dulu. Gedung bisa vertikal, bangun ke atas. Tidak usah berbicara luas yang harus sekian hektare. Yang terpenting, Kota Bekasi harus punya universitas negeri,” tandasnya.
(Adv/Humas DPRD Kota Bekasi/CDcom)
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
