JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Sebuah diskusi dalam agenda nonton bareng film dokumenter Pesta Babi menyoroti kebijakan pangan dan energi yang dijalankan pemerintah, khususnya di Papua. Narasumber dalam acara tersebut menilai sejumlah program yang diklaim sebagai solusi justru belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Dalam pemaparannya, narasumber mengkritik pengembangan bioetanol dan biodiesel yang saat ini menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan biaya besar tanpa memberikan manfaat yang sebanding.
Ia menyebut pengembangan bioetanol membutuhkan anggaran yang sangat besar dan berisiko membebani keuangan negara. Karena itu, ia menilai bioetanol tidak layak disebut sebagai solusi utama untuk mengatasi persoalan energi.
Selain aspek ekonomi, narasumber juga mempertanyakan dampak lingkungan dari program tersebut. Ia menilai emisi yang dihasilkan dari pengembangan bioenergi tertentu dapat lebih tinggi dibandingkan yang sering diperkirakan.
Diskusi juga menyinggung proyek food estate dan pembukaan lahan skala besar di Papua Selatan. Menurutnya, perluasan lahan untuk berbagai komoditas belum terbukti mampu menurunkan harga pangan bagi masyarakat setempat.
Ia mengutip data inflasi pangan di Papua Selatan yang masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa proyek pangan skala besar belum otomatis meningkatkan keterjangkauan bahan makanan.
Narasumber menilai pemerintah perlu mengevaluasi berbagai proyek pangan dan energi secara lebih menyeluruh. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata bagi daerah yang menjadi lokasi proyek.
