KAB. GUNUNGKIDUL, CerminDemokrasi.com – Sejumlah lurah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belum bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mereka meminta proses verifikasi terlebih dahulu sebelum menerima tanggung jawab atas aset tersebut.
Sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap program Kopdes Merah Putih. Para lurah justru ingin memastikan kondisi, spesifikasi, volume pekerjaan, dan nilai aset sesuai dengan dokumen perencanaan.
Lurah Gari, Widodo, menjelaskan bahwa pemerintah kalurahan tidak memiliki keahlian teknis untuk memeriksa kesesuaian barang maupun bangunan. Karena itu, ia meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan sebelum proses serah terima berlangsung.
Selain kondisi fisik, kesesuaian nilai aset dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga menjadi perhatian. Para lurah khawatir muncul persoalan ketika pemeriksaan menemukan perbedaan antara dokumen dan kondisi di lapangan.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan tanggung jawab setelah penandatanganan BAST. Ketika aset resmi menjadi milik kalurahan, pemerintah setempat juga berpotensi menanggung kewajiban pemeliharaan dan pertanggungjawaban administrasinya.
Ketua Paguyuban Lurah Gunungkidul (Semar), Suhadi, menegaskan bahwa para lurah tidak menolak program KDMP. Mereka hanya meminta kejelasan mengenai kondisi dan nilai aset sebelum menandatangani dokumen serah terima.
Persoalan ini juga berkaitan dengan kesiapan operasional gerai. Sebelumnya, sebanyak 30 gerai KDMP di Gunungkidul telah berdiri, tetapi belum menjalankan kegiatan usaha.
Berdasarkan informasi terbaru dari BPK RI Perwakilan DIY pada 6 November 2026, sebanyak 18 dari 30 gerai telah menyelesaikan verifikasi dan validasi pembangunan fisik. Sementara itu, 12 gerai lainnya masih menjalani proses pemeriksaan.
Verifikasi tersebut mencakup luas bangunan, struktur konstruksi, kelengkapan fasilitas, hingga perizinan. Pemeriksaan melibatkan sejumlah perangkat daerah sebelum hasilnya disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan ditinjau oleh BPKP.
Dengan demikian, para lurah masih menunggu kepastian hasil pemeriksaan sebelum menerima aset secara resmi. Mereka ingin memastikan proses serah terima berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan pertanggungjawaban di kemudian hari.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
