KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi untuk segera memperketat pengawasan dan pengaturan operasional truk bertonase besar. Desakan ini mengemuka menyusul maraknya kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan kendaraan berat dan memakan korban jiwa di sejumlah titik di Kota Bekasi, baru – baru ini.
Yenny mengungkapkan bahwa jajaran Komisi II sejak awal telah berulang kali menyoroti persoalan truk-rukn bertonase besar yang melintas di dalam kota. Selain memicu jatuhnya korban jiwa kehadiran kendaraan berat ini juga berdampak buruk pada infrastruktur jalan.
“Dari awal yang di Medan Satria aja tuh dulu Pak AJo (Anggota Komisi II lainya) segala udah menyoroti. Itu banyak kecelakaan truk-truk besar. Terus ada lagi yang berturut-turut di Bekasi. Kita udah menyampaikan ke Dishub untuk pengaturan masalah truk-truk tonase ini,” ujar Yenny saat ditemui, Selasa (10/11/2026).
Menindaklanjuti hal tersebut, Yenny mengatakan Komisi II berencana segera akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Dishub Kota Bekasi. Mengingat saat ini dewan juga tengah disibukkan dengan agenda Pansus, koordinasi mendalam akan segera dilakukan.
“Nanti Komisi II mungkin juga dari pimpinan akan kita koordinasiin dulu kapan manggilnya. Karena kan ini juga lagi ada Pansus gitu kan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pengawasan lintas sektor, termasuk mendorong keterlibatan lembaga investigasi keselamatan transportasi untuk turut menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Bekasi.
Lebihlanjut, Yenny menekankan tiga poin utama rekomendasi untuk membenahi persoalan ini ke depannya. Diantaranya, terkait pembatasan yang jelas mengenai tonase kendaraan serta penegasan jam operasional kapan truk-truk besar diizinkan masuk ke wilayah kota.
Kemudian, Yenny dengan tegas juga menyatakan bahwa kesalahan tidak bisa serta-merta hanya ditimpakan kepada sopir semata. Sebab menurutnya, sopir seringkali berada di bawah tekanan pengusaha untuk membawa muatan melebihi kapasitas. Oleh karena itu, pengusaha wajib diberikan sosialisasi serta sanksi hukum yang tegas jika terbukti melanggar.
Selain itu, pihaknya juga meminta Dishub untuk meningkatkan integritas petugas di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan (Kir) agar benar-benar steril dari praktik suap atau pungutan liar.
Ke depan, Yenny berharap ada perubahan signifikan berupa ketertiban lalu lintas serta ketegasan aparat penegak hukum, baik dari unsur Dishub maupun Kepolisian Lalu Lintas dalam menerapkan aturan yang sudah ditetapkan.
“Aturan-aturan yang sudah ada dan ditetapkan itu harus dijalankan dengan benar. Begitu juga dengan punishment-nya, dengan hukumnya. Ketegasan itu bukan hanya kepada supirnya saja, tapi juga kepada pengusahanya, biar kita enggak kelihatan lemah banget,” pungkasnya.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
