YOGYAKARTA, CerminDemokrasi.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak segala bentuk kekerasan terhadap civitas akademika dalam rangkaian aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. UGM juga tengah menelusuri laporan mengenai mahasiswa yang diamankan aparat setelah aksi tersebut.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, menyampaikan sikap tersebut mewakili pihak kampus. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk mahasiswa, memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat secara damai.
UGM meminta aparat menjalankan pengamanan sesuai ketentuan hukum. Aparat juga harus mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas serta menghormati hak asasi manusia (HAM).
Menanggapi laporan mahasiswa yang diamankan aparat pada Rabu (11/11/2026) dini hari, UGM mulai melakukan pendataan dan penelusuran. Kampus juga memverifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keberadaan mereka.
UGM menyatakan akan mengupayakan pendampingan hukum apabila terdapat mahasiswa yang ditangkap atau diamankan. Kampus juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan mahasiswa memperoleh hak-haknya.
Selain itu, UGM menegaskan pentingnya menjaga kampus sebagai ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Menurut UGM, komitmen terhadap demokrasi tidak cukup hanya melalui pengakuan atas kebebasan berpendapat. Kampus juga harus melindungi setiap orang yang menggunakan hak tersebut.






