JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Nama Hakim Konstitusi Arsul Sani kembali menjadi sorotan setelah kampus tempatnya meraih gelar doktor terseret kasus dugaan korupsi dan penerbitan ijazah bermasalah di Polandia. Kampus tersebut bernama Collegium Humanum Warsaw Management University.

Sorotan ini muncul di tengah perbincangan publik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah warganet kemudian mempertanyakan latar belakang pendidikan doktoral Arsul Sani yang berasal dari kampus tersebut.

Kasus Collegium Humanum memang menjadi perhatian aparat penegak hukum Polandia. Pada November 2025, Kejaksaan Nasional Polandia mengajukan dakwaan terhadap 29 orang dalam perkara penyimpangan di kampus tersebut. Para terdakwa menghadapi total 67 dakwaan, termasuk korupsi, pemalsuan dokumen pendidikan, penipuan, dan pencucian uang.

Menanggapi polemik tersebut, Arsul Sani sebelumnya telah memberikan klarifikasi dalam konferensi pers di Gedung MK pada 17 November 2025. Ia memperlihatkan ijazah doktoral asli, transkrip nilai, dokumen legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa, serta foto wisuda.

Arsul menjelaskan bahwa perjalanan pendidikan doktoralnya bermula di Glasgow Caledonian University, Skotlandia. Namun, ia tidak menyelesaikan studi di kampus tersebut karena kesibukannya sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di Collegium Humanum pada Agustus 2020.

Arsul menyelesaikan disertasinya pada Juni 2022 dan mengikuti wisuda di Warsawa pada Maret 2023. Penelitiannya membahas hubungan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan hukum pemberantasan terorisme di Indonesia pascaperistiwa Bom Bali.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga pernah memeriksa polemik ijazah tersebut. Dalam putusan pada 11 Desember 2025, MKMK menyatakan Arsul Sani tidak terbukti melakukan pelanggaran etik terkait dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah doktoral palsu. Namun, MKMK menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk menilai validitas dan kredibilitas Collegium Humanum sebagai institusi pendidikan.

Polemik ini kembali memunculkan perbincangan mengenai pentingnya transparansi latar belakang pendidikan pejabat publik. Publik juga menyoroti perlunya keterbukaan dalam menjelaskan proses pendidikan, terutama bagi pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam lembaga negara.