JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Pengelolaan keuangan negara dan penegakan hukum kembali menjadi sorotan. Pemerintah diminta memastikan penerimaan negara benar-benar kembali kepada masyarakat melalui layanan publik dan pembangunan.
Kritik juga muncul terhadap praktik oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan bisnis dan sumber daya dinilai perlu mendapat pengawasan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat.
Penegakan hukum turut menjadi perhatian. Pemerintah dan aparat penegak hukum didorong mengusut secara transparan setiap dugaan kejahatan yang merugikan keuangan negara.
Selain itu, kebijakan hilirisasi juga mendapat sorotan. Pemerintah diminta menunjukkan hasil nyata melalui pertumbuhan industri, manufaktur, dan penciptaan lapangan kerja.
Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga menjadi tanggung jawab lembaga negara, termasuk DPR RI. Fungsi pengawasan dinilai perlu berjalan efektif agar penggunaan kewenangan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Berbagai kritik tersebut menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya alam agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
