JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nugroho, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan saat ini. Ia menilai berbagai persoalan yang terjadi menunjukkan buruknya pengelolaan negara.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Aksi Solidaritas dan Doa Bersama untuk Karhutla pada 19 Oktober 2026. Yanuar mengaku belum pernah melihat pemerintahan dan kondisi negara yang menurutnya begitu rusak dan tidak terarah.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan lahan desa yang diduga mengalami penyerobotan untuk kepentingan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Yanuar juga mempertanyakan rencana pembentukan 750 batalyon teritorial pembangunan. Ia mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut dan menilai pemerintah perlu menjelaskan tujuan serta sasaran pembentukannya.
Menurut Yanuar, berbagai persoalan tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ia bahkan melontarkan pernyataan keras, “Inkompetensi itu membunuh, apalagi ketika ketidakbecusan itu juga disertai dengan niat jahat.”
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengambilan kebijakan bukan sekadar persoalan administrasi. Ketidakmampuan pemerintah dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat dan pemenuhan hak dasar rakyat.
Kritik Yanuar menjadi sorotan di tengah berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menganggap kegagalan kebijakan sebagai sesuatu yang wajar.
