JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Kepemimpinan mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma meninggalkan catatan kontroversial terkait korupsi dan tata kelola pemerintahan. Salah satu skandal terbesar pada masa pemerintahannya dikenal dengan istilah state capture, yakni kondisi ketika kepentingan swasta memengaruhi keputusan dan lembaga negara.
Zuma menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 2009 hingga mengundurkan diri pada Februari 2018. Selama masa kepemimpinannya, ia menghadapi berbagai tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Salah satu sorotan utama mengarah pada kedekatannya dengan keluarga konglomerat Gupta. Keluarga tersebut diduga memanfaatkan hubungan dengan Zuma untuk memengaruhi pengangkatan pejabat, kebijakan pemerintah, hingga kontrak perusahaan milik negara.
Dugaan penguasaan negara itu tidak hanya menyentuh kementerian. Sejumlah perusahaan strategis, seperti Eskom yang bergerak di sektor kelistrikan dan Transnet di bidang transportasi, turut terdampak praktik state capture.
Laporan Komisi Zondo menemukan bukti berbagai penyimpangan, termasuk pengaturan pengadaan barang dan jasa, penempatan orang-orang tertentu pada posisi strategis, serta pengalihan sumber daya negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
Persoalan juga muncul dalam pengelolaan Kementerian Keuangan. Pada Desember 2015, Zuma memberhentikan Menteri Keuangan, Nhlanhla Nene dan menggantinya dengan Des van Rooyen. Keputusan tersebut memicu gejolak pasar keuangan dan akhirnya berujung pada penunjukan Pravin Gordhan sebagai penggantinya beberapa hari kemudian.
Dampak skandal tersebut turut membebani perusahaan negara dan perekonomian Afrika Selatan. Eskom menghadapi persoalan tata kelola, utang, serta krisis pasokan listrik yang kemudian memicu pemadaman bergilir dalam skala luas.
Tekanan politik terhadap Zuma semakin besar hingga partai pendukungnya sendiri, African National Congress (ANC), meminta pengunduran dirinya. Ia akhirnya mundur pada 14 Februari 2018 setelah hampir sembilan tahun menjabat sebagai presiden.
Kisah pemerintahan Zuma menjadi salah satu contoh bagaimana kedekatan politik dan kepentingan bisnis dapat memengaruhi lembaga negara. Skandal state capture di Afrika Selatan juga menjadi pengingat pentingnya transparansi, pengawasan, dan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
