KAB. BEKASI, CermnDemokrasi.com – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi masih berpacu dengan waktu untuk menuntaskan sejumlah program pembangunan tahun anggaran 2026. Hingga November, progres program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-DS) baru mencapai sekitar 60 persen. Pemerintah daerah kini menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada akhir Desember mendatang.
Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir mengatakan, pihaknya optimistis sisa pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Meski waktu pelaksanaan semakin terbatas, ia memastikan percepatan terus dilakukan agar program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tersebut tidak meleset dari target.
“Alhamdulillah, untuk program Rutilahu pada November ini progresnya sudah kurang lebih 60 persen. Insyaallah pada akhir Desember nanti sudah selesai sesuai target,” kata Nurchaidir di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (9/11/2026).
Pada 2026, program Rutilahu dialokasikan untuk memperbaiki 276 unit rumah yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak. Namun, capaian 60 persen menunjukkan masih terdapat pekerjaan yang harus dikebut dalam waktu kurang dari dua bulan agar seluruh penerima manfaat dapat segera merasakan hasil pembangunan.
Selain perbaikan rumah, Disperkimtan juga menjalankan program SPAL-DS melalui pembangunan fasilitas sanitasi, seperti jamban dan MCK di rumah penerima manfaat. Hingga November, realisasi program tersebut juga berada di kisaran 60 persen dan tersebar di 22 desa. Intervensi diprioritaskan pada kawasan kumuh yang membutuhkan peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan permukiman.
Nurchaidir menjelaskan, pelaksanaan SPAL-DS tidak dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah karena kewenangan Disperkimtan terbatas pada kawasan yang masuk kategori kumuh. Kecamatan Cikarang Pusat menjadi salah satu wilayah sasaran, bersama sejumlah kecamatan lainnya.
“Kewenangan kami untuk SPAL-DS ini hanya mengintervensi kawasan-kawasan kumuh. Jadi pelaksanaannya memang difokuskan pada wilayah yang menjadi kewenangan Disperkimtan,” ujarnya.
Di luar program perumahan dan sanitasi, Disperkimtan juga mempercepat pembangunan jalan lingkungan, drainase, serta penataan dan pemeliharaan taman. Sejumlah pekerjaan infrastruktur bahkan telah selesai dan memasuki tahapan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara. Seluruh kegiatan, baik yang bersumber dari APBD murni maupun APBD perubahan, ditargetkan tuntas pada akhir Desember 2026.
Secara keseluruhan, Disperkimtan Kabupaten Bekasi menargetkan realisasi program dan kegiatan tahun ini dapat melampaui 95 persen. Nurchaidir berharap seluruh pekerjaan berjalan lancar sehingga hasil pembangunan tidak sekadar memenuhi target administratif dan penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi kualitas hidup masyarakat. Ia juga meminta warga ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Kami mengimbau masyarakat agar fasilitas yang sudah dibangun dijaga, dirawat, dan dipelihara. Dengan begitu, manfaatnya bisa terus dirasakan dan berkelanjutan,” tandasnya.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
