BATAM, CerminDemokrasi.com – Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam selama sekitar 12 jam pada 12 Oktober 2026 memicu keluhan masyarakat. Gangguan tersebut menghambat aktivitas warga dan menimbulkan kerugian. Namun, kritik seorang warga terhadap layanan PLN justru berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.
Warga bernama Fransisca Mawar Menik menerima surat undangan klarifikasi dari Polda Kepulauan Riau (Kepri). Tiga petugas kepolisian mengantarkan surat tersebut ke rumahnya pada Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Fransisca kemudian memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan selama sekitar tiga jam pada Senin (19/10/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan unggahan Fransisca di media sosial Threads. Ia menyampaikan kritik terhadap pemadaman listrik dan menyinggung kepemimpinan PT PLN Batam. Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri meminta klarifikasi atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Fransisca mengaku merasa terintimidasi akibat kedatangan petugas pada malam hari. Ia juga menyebut peristiwa tersebut berdampak pada keluarganya. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi berdasarkan laporan masyarakat.
Di sisi lain, kepolisian juga menangani dugaan kelalaian yang menyebabkan blackout Batam dan Bintan. Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka pada 20 Oktober 2026. Empat di antaranya merupakan petugas PLN Batam, sedangkan satu lainnya berasal dari pihak kontraktor.
Penyidik menduga kelalaian dalam pengamanan gardu induk memungkinkan hewan liar masuk ke area instalasi listrik. Kondisi tersebut diduga memicu gangguan pada sistem kelistrikan. Penyidik juga mendalami aspek pengamanan dan sistem proteksi di lokasi.
Kasus ini memunculkan perhatian terhadap dua persoalan sekaligus, yakni tanggung jawab penyedia layanan listrik dan perlindungan hak konsumen dalam menyampaikan keluhan. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh pelayanan publik yang layak. Karena itu, penanganan kedua persoalan tersebut perlu berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
