JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Kebebasan berekspresi di ruang digital kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengakui telah menurunkan ratusan konten media sosial. Tindakan tersebut memunculkan perhatian terhadap batas kewenangan pemerintah dalam mengawasi ruang digital.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Saurlin P. Siagian, mengungkapkan bahwa Komdigi menurunkan 486 konten terkait aksi pada 27 Agustus 2026. Informasi tersebut muncul saat Komnas HAM meminta klarifikasi mengenai dugaan pembatasan akses internet dan media sosial.

Komdigi menyebut penurunan konten tersebut berasal dari hasil patroli siber. Pemerintah menduga ratusan konten itu berkaitan dengan pelanggaran hukum. Namun, Komnas HAM masih mendalami jenis konten dan dasar hukum tindakan tersebut.

Sebagian konten berkaitan dengan rangkaian aksi dan kasus meninggalnya seorang korban. Selain itu, sejumlah platform media sosial juga melakukan penghapusan secara mandiri berdasarkan pedoman komunitas masing-masing.

Pada 2 November 2026, Komdigi kembali menegaskan bahwa kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah bukan sasaran penindakan. Pemerintah menyatakan bahwa pengawasan berfokus pada konten disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pelanggaran.

Persoalan ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi merupakan hak yang dijamin konstitusi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap tindakan terhadap konten digital memiliki dasar hukum yang jelas.

 

#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz