JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Kebijakan pemblokiran platform digital kembali menjadi sorotan. Kekhawatiran muncul terhadap kemungkinan pembatasan layanan populer seperti TikTok dan WhatsApp. Pada saat yang sama, pemberantasan judi online masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Masyarakat mempertanyakan ketegasan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital. Pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan pemblokiran tidak hanya menyasar platform, tetapi juga menindak aktivitas ilegal seperti judi online.
Data Komdigi menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani 4,03 juta konten perjudian selama periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 5,15 juta konten negatif yang ditangani dalam periode yang sama.
Namun, penghapusan konten belum cukup untuk menghentikan praktik judi online. Pelaku terus membuat situs dan akun baru setelah pemerintah memutus akses sebelumnya. Mereka juga memanfaatkan berbagai platform untuk menjangkau masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan langkah menyeluruh. Pemerintah perlu memutus akses, menghentikan transaksi, serta menelusuri aliran dana yang mendukung aktivitas perjudian.
Persoalan ini menunjukkan pentingnya penegakan aturan secara konsisten. Pemerintah tidak hanya perlu mengawasi platform digital, tetapi juga memperkuat pemberantasan judi online hingga ke jaringan dan pihak yang menjalankannya.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
