KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkritisi pengangkatan pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DPR RI menilai kebijakan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi guru dan tenaga kesehatan.
Anggota DPR RI menyoroti banyak guru dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi, namun belum memperoleh kejelasan status sebagai PPPK. Kondisi itu memicu protes di berbagai daerah.
DPR RI menegaskan persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu komisi. DPR RI berharap kebijakan tersebut mendorong Presiden menyelesaikan masalah PPPK bagi guru dan tenaga kesehatan secara menyeluruh.
Menurut DPR RI, ketimpangan muncul ketika pekerja MBG menerima gaji lebih tinggi dibandingkan guru. Padahal, guru menempuh pendidikan panjang dan memikul tanggung jawab besar dalam mendidik generasi bangsa.
DPR RI memperingatkan pemerintah agar segera bertindak. Jika pemerintah mengabaikan persoalan ini, gelombang protes dikhawatirkan akan terus meluas.
#Simak berita-berita update CerminDemokrasi.com lainnya di ponselmu, dengan cara ikuti/klik link dibawah ini 👇:
1.) Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBQrtFBqbr2Tw270h2v
2.) Halaman Facebook: https://www.facebook.com/share/18Amh9QUv4/
3.) Channel Youtube: https://www.youtube.com/@CerminDemokrasiOfficial
4.) Channel Instagram: https://www.instagram.com/cermindemokrasiofficial?igsh=ZzF6djc2YjU0a2k2
5.) Channel Tiktok: https://www.tiktok.com/@cermindemokrasiofficial?_r=1&_t=ZS-924Eyf2x8uz
